Sri Mulyani: Prestasi Indonesia dalam tata-kelola publik

Meskipun akhirnya sinar lilinnya harus padam untuk saat ini, semangat perjuangan dan keteguhan Sri Mulyani semoga selalu bersinar dan menginspirasi para pengambil kebijakan public untuk menjadi lilin yang lain, seperti “syahid“, yang mengorbankan nyawanya sendiri, mewariskan bara moral yang baik agar yang lain mengikutinya.

Kata-kata bijak mengajarkan bahwa mereka yang hidup di dunia ini harus beramal baik laksana lilin yang menerangi di tengah kegelapan.

Sri Mulyani telah memerangi kegelapan korupsi dengan sangat andal di Indonesia. Dia seperti “lilin” yang menyalakan tata-kelola (governance) yang baik untuk menerangi birokrasi Indonesia.

Minggu yang lalu dia memberikan kuliah umum yang amat bernilai: “Kebijakan dan Etika Publik.” Kuliah itu mencerminkan pengakuannya betapa sulit dan menyakitkan menjadi “lilin” di tengah-tengah birokrasi dengan mentalitas korupsi yang sudah mendarah-daging.

Meskipun akhirnya sinar lilinnya harus padam untuk saat ini, semangat perjuangan dan keteguhan Sri Mulyani semoga selalu bersinar dan menginspirasi para pengambil kebijakan public untuk menjadi lilin yang lain, seperti “syahid“, yang mengorbankan nyawanya sendiri, mewariskan bara moral yang baik agar yang lain mengikutinya.

Terlepas dari keputusan kontroversialnya pada Bank Century dan keterbatasannya, kita harus belajar untuk memuji upaya tak kenal lelah dan komitmen agung dari seorang Menteri Keuangan Indonesia yang berreputasi dunia dan pejabat publik yang berpengaruh. Upayanya dalam mengubah birokrasi Indonesia dengan standar tinggi dalam etika dan tata-kelola yang baik perlu diapresiasi. Dia telah memberi contoh praktek tata-kelola yang baik dan perilaku etika untuk pejabat publik yang lebih tinggi.

Ijinkan saya menggarisbawahi beberapa poin penting dari kuliah umum Sri Mulyani dalam dua hal yang penting dan saling terkait dalam memajukan tata-kelola yang baik pada sektor publik.

Sejak mundurnya Pak Harto pada tahun 1998, tata-kelola yang baik pada sektor publik Indonesia menjadi penting. Tuntutan untuk tata kelola yang baik sebenarnya selalu muncul sejak dulu, tetapi pemenuhannya masih tergolong baru. Meskipun tuntutan itu terdengar nyaring tetapi kita menyadari bahwa pasokannya masih amat langka.

Tata-kelola yang baik dibangun pada fondasi kewarganegaraan yang bertanggungjawab. Tata-kelola yang baik berisi tindakan-tindakan di mana tuntutan individu dan masyarakat dapat bersama-sama diarahkan menuju kesejahteraan individu yang meningkat dan kemaslahatan bersama. Tata-kelola yang baik akan mengubah sudut pandang “Aku” yang sempit dan statis menuju sudut pandang yang lebih luas dan saling mendukung yang melibatkan ‘saya” dan orang lain.

Meskipun pandangannya sudah menjangkau orang lain tetapi tata-kelola yang baik harus mulai dari diri sendiri. Secara mendasar tata-kelola pribadi yang layak merupakan dasar tata-kelola yang baik. Dan inti dari tata-kelola pribadi adalah “integritas” yang membuat individu mampu menarik semua bagian kehidupannya menjadi konsisten dan menyatu.

Tata-kelola pribadi inilah yang berusaha Sri Mulyani majukan, mulai dari pejabat publik di dalam Kementrian Keuangan. Dia berujar, “Semakin tergantungnya Kementrian Keuangan pada saya, semakin membahayakan lembaga ini… Saya akan berusaha sebaik-baiknya agar pejabat publik dapat memutuskan dengan mandiri dan berintegritas…, daripada sekedar mengikuti petunjuk dari pemimpin mereka.”

Integritas, atau keutuhan hidup, sangat penting untuk semua orang, terlebih untuk seorang pejabat publik. Integritas membuat pejabat publik mampu bersikap konsisten antara ide yang diajarkan dengan kehidupan nyata yang dijalani, antara prinsip dan tindakan, antara pemikiran dan kata, juga antara kata dan perbuatan. Hal ini amat penting untuk seorang pejabat publik yang seharusnya memimpin dengan memberi contoh.

Sri Mulyani menyadari, “Karena lingkungannya korup, pejabat publik sering harus berjuang untuk menghidupkan integritasnya.” Dalam keseharian, Sri Mulyani berusaha menghidupkannya dengan memberi contoh. Menjadi seorang panutan, dia menantang semua koleganya untuk bersama-sama berorientasi ke arah kemaslahatan bersama. Dia meminta standar tinggi untuk perilaku moral. Pendeknya, dia menekankan pentingnya keutuhan hidup untuk setiap pejabat publik yang menjadi bawahannya.

Lalu apa yang Sri Mulyani cari pada tata-kelola yang baik ? Jawabannya tergambar pada kuliah umumnya yang berisi aktualisasi dan kinerja 3 prinsip dasar tata-kelola yang baik: keadilan, keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Tuntutan pertama dari tata-kelola publik adalah tiap pejabat publik wajib melayani semua warganegara dengan adil, efektif dan efisien, menurut hukum. Keadilan, inti dari tata-kelola yang baik, menuntut semua orang yang berada di kantor publik, yang diamanahi oleh publik, harus menyadari tugas utamanya untuk menjunjung tinggi kemaslahatan bersama. Dan memastikan bahwa kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di mana mereka mengabdi terjamin dengan efektif dan efisien.

Seseorang dapat memperhatikan dengan mudah kapasitasnya sebagai pejabat publik, Sri Mulyani telah memberi contoh bahwa seseorang harus membuat banyak keputusan publik dengan niat yang tulus utuk kepentingan publik dan kemaslahatan bersama

Ia juga menyadari bahwa banyak masalah pada tata-kelola publik merupakan sarana untuk memeriksa dan mengawasi. Ini dapat mencegah para pejabat publik untuk menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi.

Dia mengingatkan kita, “Kekuasaan cenderung korup. Tanpa sistem kendali dan pemantauan yang layak,… kekuasaan akan pasti korup.” Dia menjelaskan menurut pengalamannya, jika seorang pejabat publik diberi wewenang untuk mengelola uang publik yang sangat banyak, maka akan sulit baginya untuk tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadinya.

Pada hari pertama dia menjabat Menteri Keuangan, dia meminta Inspektorat Jenderal untuk memberikan daftar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya selaku Menteri Keuangan. Mengejutkan, daftar semacam itu “tidak ada.” Dia menyimpulkan, “Ini jelas menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai birokrasi Indonesia pada pentingnya prosedur operasi yang baku di tata-kelola publik; dan lebih mendasar lagi, tidak adanya sistem pemeriksaan dan pengawasan yang efektif di lembaga-lembaga pemerintah.

Tuntutan kedua dalam tata-kelola publik adalah tiap pejabat publik harus terbuka. Apa yang mereka laporkan mengenai langkah mereka dalam menerapkan kebijakan publik harus rinci dan benar, tepat waktu dan sesuai dengan standar integritas dan kebenaran.

Keterbukaan membuat mereka yang mengelola dan yang dikelola dapat menilai apakah kepentingannya telah dilayani dengan layak. Ini menghendaki semua transaksi dengan publik harus tertulis, layak dan bersih.

Tuntutan ketiga adalah tiap pejabat publik harus bertanggungjawab terhadap semua perkataan dan tindakan mereka. Publik perlu mengetahui apakah mereka telah bertugas dengan benar dan mengambil langkah yang tepat, melalui sistem hadiah atau hukuman sebagai akibatnya.

Karena itu evaluasi kinerja, mekanisme penegakan hukum yang efektif, hadiah dan hukuman merupakan bagian penting dalam sistem yang bertanggungjawab, berdasarkan aturan layanan dan tata-kelola publik.

Tuntutan keadilan, keterbukaan dan pertanggungjawaban sangat tinggi. Tuntutan ini harus diterapkan ke dalam sistem operasi pada setiap lembaga publik dan pemerintahan. Tantangannya adalah mempertemukan tuntutan yang tinggi ini dengan praktek birokrasi keseharian di sektor publik. Proses ini tidak diragukan lagi akan berlangsung lama dan menyakitkan. Tetapi tindakan awal harus dimulai dan kita tahu Sri Mulyani telah memulai proses ini dengan sangat baik.

Saya sependapat dengannya bahwa krisis yang melanda negara tercinta ini merupakan krisis moral para pejabat publik, meskipun tidak sedikit orang-orang di birokrasi, seperti dia, yang terus mendengungkan reformasi birokrasi di Indonesia.

Teringat kembali ucapan Jendral Mac Arthur yang terkenal sebelum dia mundur untuk sementara saat perang melawan pasukan Jepang di Filipina, Sri Mulyani menjanjikan pada semua penggemarnya, “Saya akan kembali.” Mari berharap tidak hanya Sri Mulyani yang kembali ke tanah air suatu hari nanti, tetapi juga perang melawan korupsi tetap berlangsung.

Diterjemahkan dari Sri Mulyani: Indonesian Laureate in Public Governance karya Stefan S. Handoyo* dimuat di The Jakarta Post pada 27 Mei 2010 pada kolom Opinion

*Penulis adalah ekonom bisnis senior dan pakar tata-kelola publik.

2 Tanggapan

  1. Gimana yachh kabar Bu Sri Mulyani sekarang ???

    DOWNLOAD !!! PERINGATAN TERAKHIR AKHIR ZAMAN !!!!
    Sermon II in Indonesia Leanguage.doc

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: