Memahami Sistem Bagi Hasil Migas

Maka, di antara 900 ribu bph produksi minyak tersebut, yang merupakan hak pemerintah sesungguhnya hanyalah sekitar 467,5 ribu bph, sementara kontraktor berhak mendapat 432,5 ribu bph. Dengan tingkat konsumsi minyak dalam negeri saat ini mencapai 1,2 juta barrel per hari, pemerintah harus mengimpor kurang lebih 732,5 ribu bph, baik dalam bentuk minyak mentah maupun BBM.

Eskalasi gelombang yang menolak rencana kenaikan harga BBM semakin meningkat menjelang 1 April 2012 ini. Tak sedikit di antara para pihak yang menentang rencana kenaikan BBM mendasarkan alasan bahwa minyak dan gas adalah milik rakyat Indonesia, ada di perut bumi Indonesia dan diproduksi sendiri di Indonesia. Sehingga, mestinya harganya tidak harus mengikuti harga minyak di dunia. argumentasi ini di satu sisi benar, tetapi tidaklah utuh sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dan kebingungan masyarakat.

Secara tekstual, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi UUD 45, migas memang merupakan kekayaan alam strategis yang seharusnya dimiliki dan dikuasai oleh kita sendiri, rakyat Indonesia. Hal ini benar, namun memerlukan satu prasyarat penting, yaitu kita sebagai bangsa harus konsekuen mengeluarkan modal (investasi) sendiri untuk melakukan kegiatan eksplorasi (mencari) dan eksploitasi (memproduksi) migas yang ada di perut bumi. Apakah kita melakukannya sendiri? Di sinilah sesungguhnya pangkal permasalahannya.

Sepanjang perjalanan pengusahaan migas di tanah air, kita adalah negara yang sebenarnya relatif tidak bersedia mengeluarkan modal sendiri untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi itu. Dengan alasan investasi migas adalah padat modal, padat teknologi dan beresiko tinggi, di dalam kebijakan migas di tanah air, yang kita lakukan selama ini sebenarnya cenderung sebatas mengundang investor (para kontraktor migas) untuk melakukan investasi tersebut dan membingkainya dalam pola kerjasama yang dinamakan bagi hasil produksi (production sharing contract, PSC). Pertamina di masa lampau, dan kini BP Migas, adalah wakil dari negara dalam melaksanakan kontrak bagi hasil tersebut.

Apa konsekuensi dari sistem bagi hasil tersebut? Karena modal bukan dari kita, kita harus bersedia mengembalikan modal tersebut kepada si pemilik modal (kontraktor) — yang kemudian dikenal dengan istilah cost recovery — dan setelah dikurangi biaya tersebut, baru bisa membagi keuntungan yang diperoleh. Angka pembagian keuntungan yang selama ini menjadi standar adalah untuk minyak, 85 % bagian pemerintah dan 15% bagian kontraktor (untuk gas, angkanya 70:30).

Pengembalian biaya dari pembagian keuntungan itu diwujudkan dalam bentuk barang (produksi migas mentah) dan bukan dalam bentuk uang. Dengan kata lain, migas yang merupakan hasil produksi nanti tidak lagi sepenuhnya milik kita sendiri, tetapi sebagian akan menjadi milik kontraktor. Dan atas bagian milik kontraktor tersebut , kita sebagai negara relatif tidak memiliki hak lagi, termasuk memaksanya menjual ke dalam negeri dengan harga murah (di bawah harga pasar).

Maka, dengan tingkat produksi minyak saat ini 900 ribu barrel per hari (bph), dengan pembagian keuntungan yang ada, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Sekitar 350 ribu bph harus diserahkan terlebih dulu kepada kontraktor untuk mengganti biaya modal yang dikeluarkan (asumsi biaya operasi adalah sekitar 35%). Sisanya, sekitar 550 ribu bph, kemudian dibagi, yaitu 467,5  ribu bph (85%) untuk pemerintah dan 82,5 ribu bph (15%) untuk kontraktor.

Maka, di antara 900 ribu bph produksi minyak tersebut, yang merupakan hak pemerintah sesungguhnya hanyalah sekitar 467,5 ribu bph, sementara kontraktor berhak mendapat 432,5 ribu bph. Dengan tingkat konsumsi minyak dalam negeri saat ini mencapai 1,2 juta barrel per hari, pemerintah harus mengimpor kurang lebih 732,5 ribu bph, baik dalam bentuk minyak mentah maupun BBM.

Hak pemerintah sebesar 467,5 ribu bph itulah yang kemudian menjadi penerimaan negara di dalam APBN, yang bersama dengan penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai anggaran seluruh sektor dan kementrian, termasuk di dalamnya untuk membiayai impor minyak dan BBM sebanyak 732,5 ribu bph. Karena pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan, dari sanalah kemudian muncul defisit APBN.

Jika seluruh produksi minyak yang ada menjadi bagian pemerintah (tidak harus dibagi ke kontraktor), tentunya hal itu dapat digunakan untuk menutup sebagian atau seluruh defisit APBN yang ada. Bisakah itu dilakukan ? Jawabnya bisa sepanjang pemerintah dan seluruh elemen bangsa dan negara ini bersedia menanggung resiko, mengeluarkan modal (investasi), serta melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas sendiri yang ada di perut bumi nusantara ini. Bila tidak bersedia, ya jangan berharap lebih. Jer basuki mawa bea*.

Penulis: Pri Agung Rakhmanto, Pendiri dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute

Diterbitkan di Jawa Pos, 27 Maret 2012

* Jer basuki mawa bea = istilah bahasa jawa yang berarti “keberhasilan itu membutuhkan pengorbanan”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: